idetik.id | Kabupaten BOGOR – Musyawarah Kecamatan (Muscam) KNPI Kecamatan Rancabungur yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Selasa (13/1/2026), berakhir ricuh. Kericuhan dipicu oleh protes puluhan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang menilai proses pemilihan tidak transparan dan telah dikondisikan.
Aksi saling dorong antarpeserta tidak terelakkan dalam forum tersebut. Massa menuding oknum DPD KNPI Kabupaten Bogor selaku penyelenggara melakukan persekongkolan untuk memenangkan kandidat tertentu sebelum forum resmi dimulai.
Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kecamatan Rancabungur, Heru Bulux, menegaskan bahwa proses Muscam tersebut mencederai nilai demokrasi. Ia menilai pimpinan sidang menjalankan mekanisme pemilihan secara sepihak.
”Kami merasa hak demokrasi pemuda Rancabungur dirampas. Proses sidang pleno pemilihan hanya dijalankan sepihak tanpa melibatkan saya dan puluhan ketua organisasi lainnya secara langsung,” ujar pria yang akrab disapa Kang Bulux tersebut.
Heru menambahkan, pihaknya telah berulang kali menyampaikan keberatan terkait sistem pemilihan kepada pimpinan sidang. Namun, aspirasi tersebut tidak diindahkan hingga memicu ketegangan di lokasi.
”Kami kaget, saat sidang sedang dijeda karena kericuhan, tiba-tiba pemenang langsung dikukuhkan. Padahal kesepakatannya sidang berhenti sementara untuk mendinginkan suasana,” lanjutnya.
Sorotan Terhadap Transparansi Anggaran Kekecewaan serupa diungkapkan oleh Bendahara KNPI Rancabungur, Didik Ruyatman. Ia menyoroti masalah internal organisasi, terutama terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan transparansi keuangan yang dianggapnya janggal.
”Saya pribadi sangat kecewa karena Muscam ini tidak netral. Sebagai bendahara, saya justru mempertanyakan transparansi dana hibah yang selama ini digelontorkan. Saya memegang rekening, tapi isinya kosong,” ungkap Didik.
Didik menduga ada upaya menutup-nutupi aliran dana tersebut. Hal ini diperkuat dengan sikap pimpinan sidang yang terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan saat isu anggaran diangkat.
”Saat pertanyaan itu saya lontarkan, pimpinan sidang justru langsung ‘ketok palu’ dan melanjutkan agenda tanpa memberikan jawaban. Ini ada apa? Saya menduga ada persekongkolan untuk menutupi masalah anggaran,” pungkasnya.
red”Team
